Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Minta Daerah Sosialisasikan Kebijakan PBG bagi MBR Rohim, S.E.M.M, Resmi Jabat Sekcam Mulak Ulu Wamendagri Ribka Haluk Bicara Tindak Lanjut Hasil Pleno BP3OKP Proyek Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Diduga Tak Transparan, Masyarakat Desak Pemerintah Bertindak Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Penyaluran Dana Otsus dan Penguatan Kapasitas Daerah Papua

Berita

Dewan Penasehat PARMUSI Jakarta Utara mendesak Copot Kepala Cabang Pegadean Tg Priok Dikarenakan Telah Membohongi Masyarakat.

badge-check


					Dewan Penasehat PARMUSI Jakarta Utara mendesak Copot Kepala Cabang Pegadean Tg Priok Dikarenakan Telah Membohongi Masyarakat. Perbesar

Jakarta|| cendrawasihtv, 2 November 2025 Dewan Penasehat PARMUSI (Yusron), angkat bicara terkait dugaan adanya pembohongan publik dan permainan oknum dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan PT. Pegadaian dan Perum Bulog di Kantor Cabang Pegadaian Tanjung Priok, Jalan Rawa Badak No. 1, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Senin 3 November 2025.

Dalam keterangannya, Yusron menegaskan bahwa banyak warga yang sudah terdaftar resmi dengan KTP tidak mendapatkan kuota pembelian bahan pangan murah sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

“Ini jelas bentuk pembohongan publik. Warga datang dengan harapan bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan haknya. Ada indikasi kuat oknum dan antek-antek yang bermain di balik pendistribusian kuota ini,” tegas Yusron.

Lebih lanjut, yusron meminta agar pihak Pegadaian Pusat dan Badan Pangan Nasional segera turun tangan melakukan investigasi serta mencopot Kepala Cabang Pegadaian Tanjung Priok beserta oknum yang terlibat.

“Kegiatan dengan nama besar lembaga negara tidak boleh dicemari oleh perilaku oknum. Kami mendesak agar pimpinan pusat menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang, agar kepercayaan masyarakat tidak hilang,” ujarnya.

Kami juga berencana mengirimkan surat resmi ke Badan Pangan Nasional, PT. Pegadaian, dan Bulog untuk meminta klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Yusron menambahkan, program pangan murah seharusnya menjadi solusi bagi rakyat kecil di tengah tingginya harga bahan pokok, bukan malah menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah dan mitranya.

“Kami tidak anti program pemerintah. Kami justru mendukung penuh, asal dijalankan dengan jujur, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” jika suara kami tidak diindahkan juga oleh pihak panitia kegiatan kami akan mengajak masyarakat yang sudah dijanjikan akan medatangkan langsung ke lokasi acara secara bersama sama tutup Yusron. (dum)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Minta Daerah Sosialisasikan Kebijakan PBG bagi MBR

5 November 2025 - 22:18 WIT

Rohim, S.E.M.M, Resmi Jabat Sekcam Mulak Ulu

5 November 2025 - 22:15 WIT

Wamendagri Ribka Haluk Bicara Tindak Lanjut Hasil Pleno BP3OKP

5 November 2025 - 19:59 WIT

Proyek Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Diduga Tak Transparan, Masyarakat Desak Pemerintah Bertindak

5 November 2025 - 16:02 WIT

Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan

5 November 2025 - 15:38 WIT

Trending di Berita

You cannot copy content of this page